SIPATURE HUMBAHAS

Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

Persyaratan Umum

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/ Direktur Utama Perusahaan

Pasfoto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 4x6 cm (4 lembar)

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Fotocopi Akta Pendirian dan/atau Perubahan Perusahaan dan/atau Akta perubahan Perusahaan apabila berbentuk Badan Hukum atau Badan Usaha (PT, CV, Firma dan Koperasi) 1 (satu) lembar

Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan

Syarat - Syarat :

Download

Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,-;

Fotocopy KTP pemohon / penanggung jawab / pengurus / paspor;

Fotocopy NPWP;

Foto copy Akta Pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum (Untuk PT dan Yayasan ada pengesahan dari KEMENKUMHAM, sedangkan Koperasi, harus ada pengesahan dari SKPD Pembina Koperasi) dan Perusahaan bukan berbadan hukum (CV) harus sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri

Fotocopy SIUP (perpanjangan/perubahan)

Melampirkan TDP asli (perpanjangan/perubahan)

Surat Keterangan Kehilangan dari pihak Kepolisian (penggantian bila hilang)

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku 1 (satu) lembar;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 (satu) lembar;

Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);

Surat Pernyataan memiliki tempat praktik;

Rekomendasi dari organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) setempat;

Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak cm 2 (lembar);

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

Fotokopi Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang dilegalisir 1 (satu) lembar;

Fotokopi Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian Praktik Apoteker (SIP TTK) yang dilegalisir 1 (satu) lembar;

Daftar nama apoteker dan tenaga teknis kefarmasian : nama, alamat, tanggal lulus dan nomor surat izin kerja;

Akte perjanjian kerja sama apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek;

Surat Pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran paraturan perundang- undangan di bidang obat;

Rekomendasi dari organisasi profesi ikatan apoteker Indonesia mewilayahi Kabupaten 1 (satu) lembar ;

Pas photo pemohon warna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

syarat tambahan

syarat tambahan

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 (satu) lembar;

Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);

Surat Pernyataan memiliki tempat praktik;

Rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) setempat;

Pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 cm 2 (lembar);

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penanggungjawab atau Badan Usaha;

Susunan pengurus dan rincian tugas

Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK/TKLB yang sah atas nama pendiri;

fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;

Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan PAUD paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran;

Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk TK/TKLB yang memuat: a. visi dan misi; b. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); c. sasaran usia peserta didik; d. pendidik dan tenaga kependidikan; e. sarana dan prasarana; f. struktur organisasi; g. pembiayaan; h. pengelolaan; i. peran serta masyarakat; dan j. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.

Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun;

Dokumen Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penanggungjawab atau Badan Usaha;

surat keterangan domisili Penanggungjawab dan satuan PAUD dari kepala desa/lurah;

susunan pengurus dan rincian tugas;

Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK/TKLB yang sah atas nama pendiri;

fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;

data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan PAUD paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran;

Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk TK/TKLB yang memuat: a. visi dan misi; b. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); c. sasaran usia peserta didik; d. pendidik dan tenaga kependidikan; e. sarana dan prasarana; f. struktur organisasi; g. pembiayaan; h. pengelolaan; i. peran serta masyarakat; dan j. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.

Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun;

Dokumen Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi KTP Pemilik dan Pengelola;

Surat Keterangan Domisili Pendiri dan Satuan Pendidikan Nonformal dari kepala desa/lurah;

Peta/ Sketsa Lokasi;

Susunan Kepengurusan;

Daftar Riwayat Hidup Pemilik/Pengelola;

pasfoto berwarna pemilik/Pengelola ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

daftar fasilitas yang tersedia.

Syarat - Syarat :

Download

akta Pendirian Lembaga;

salinan Izin Pendirian Pendidikan Nonformal;

salinan Peraturan Tata Tertib;

susunan Kepengurusan;

salinan Ijazah Pengelola dan Pendidik;

surat Pernyataan Penggunaan Kurikulum;

daftar Peserta Didik;

foto Kegiatan Pembelajaran.

Syarat - Syarat :

Download

fotocopy KTP Pemohon;

pasfoto berwarna pemilik/Pengelola ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

fotokopi akta Mendirikan badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit;

Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;

Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana;

Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung;

Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;

Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu;

Dokumen administrasi dan manajemen.

Persyaratan Teknis : 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mencantumkan Penggunaan Bangunan serta Sertifikat Laik Fungsi; 3. Izin Lingkungan; 4. Studi kelayakan; 5. Master plan; 6. Detail Engineering Design;

Syarat - Syarat :

Download

Izin Mendirikan Rumah Sakit bagi permohonan izin operasional untuk pertama kali

Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;

Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana;

Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung;

Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;

Daftar Sumber daya Manusia

Daftar Peralatan Medis dan Non Medis

Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan

Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu;

Dokumen administrasi dan manajemen

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;

Fotokopi IMB

Dokumen pengelolaan lingkungan

Surat Keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas

Study kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan

Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin

Syarat - Syarat :

Download

fotocopy KTP Pemohon;

fotokopi akta Mendirikan badan hukum atau badan usaha yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk kepemilikan perorangan;

fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh Notaris atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka 5 (lima) tahun.

Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan atau dokumen UKL-UPL untuk Klinik rawat inap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Profil Klinik yang akan didirikan.

Profil Klinik yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan dan pengorganisasian, kefarmasian, laboratorium serta pelayanan yang diberikan.

Syarat - Syarat :

Download

fotocopy KTP Pemohon;

fotokopi akta Mendirikan badan hukum atau badan usaha yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk kepemilikan perorangan;

fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh Notaris atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka 5 (lima) tahun.

Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan atau dokumen UKL-UPL untuk Klinik rawat inap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Profil Klinik yang akan didirikan.

Profil Klinik yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan dan pengorganisasian, kefarmasian, laboratorium serta pelayanan yang diberikan.

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 (satu) lembar;

Surat Pernyataan Apoteker atau tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian;

Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;

Rekomendasi dari organisasi profesi Tenaga Teknis Kefarmasian setempat;

Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak cm 2 (lembar).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 (satu) lembar;

Fotokopi surat penugasan bagi masing-masing Tenaga Kesehatan Masyarakat yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak cm 2 (lembar).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 (satu) lembar;

Fotokopi surat penugasan bagi masing-masing Tenaga Kesehatan Lingkungan yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak cm 2 (lembar).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 (satu) lembar;

Fotokopi surat penugasan bagi masing-masing tenaga gizi yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak cm 2 (lembar).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 (satu) lembar;

Fotokopi surat penugasan bagi masing-masing tenaga keterapian fisik yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak cm 2 (lembar).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 (satu) lembar;

Fotokopi surat penugasan bagi masing-masing tenaga keteknisian medis yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak cm 2 (lembar).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 (satu) lembar;

Fotokopi surat penugasan bagi masing-masing teknik biomedica yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak cm 2 (lembar).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 (satu) lembar;

Fotokopi surat penugasan bagi masing-masing tenaga kesehatan tradisional yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak cm 2 (lembar).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 (satu) lembar; 4. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik

Surat persetujuan dari atasan langsung bagi apoteker yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;

Rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) setempat;

Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak cm 2 (lembar).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

Fotokopi Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian Praktik Apoteker (SIP TTK) yang dilegalisir 1 (satu) lembar;

Surat Pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran paraturan perundang-undangan di bidang obat;

Surat pernyataan penanggungjawab toko obat/tenaga teknis Kefarmasian tidak terlibat pelanggaran paraturan perundang-undangan di bidang obat;

Pas photo pemohon warna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Gangguan (IG) yang dilegalisir 1 (satu) lembar;

Fotokopi Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optometris (SIKRO/SIKO) yang dilegalisir 1 (satu) lembar;

Surat pernyataan bersedia sebagai penanggungjawab Optik oleh tenaga Refraksionis Optisien atau Optometris;

Pas photo pemohon warna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan;

Susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan;

Fotokopi KTP/Identitas pemohon dan/ atau Direksi/ Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas;

Pernyataan pemohon dan/atau Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perudang-undangan di bidang farmasi;

Fotokopi Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);

Surat pernyataan bersedia sebagai penanggungjawab Usaha Mikro Obat Tradisional dari Tenaga Teknis Kefarmasian;

Fotokopi Bukti penguasaan tanah dan bangunan;

Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan;

Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dalam hal permohonan bukan perseorangan;

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

Fotokopi Surat Keterangan Domisili.

Syarat - Syarat :

Download

1. Rumah Makan/ Restoran

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;

Fotokopi KTP Pemilik Rumah Makan/Restoran;

Fotokopi IMB, IG, SUIP dan TDP;

Fotokopi Sertifikat penanggungjawab/Sertifikat Hygiene Sanitasi Makanan;

Fotokopi sertifikat kursus penjamah makanan;

Surat Pernyataan Kesediaan Memenuhi Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan Dan Restoran bermaterai Rp. 6.000,-;

Surat Perjanjian antara Penanggung Jawab dengan Pemilik Usaha;

Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB;

Pasphoto pemohon warna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lbr.

2. Jasa Boga/ Katering :

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;

Fotokopi KTP Pemohon;

Fotokopi SITU/IG , SIUP, TDP masing-masing 1 (satu) lembar;

Fotokopi sertifikat pelatihan/ kursus higiene sanitasi bagi pemilik/ pengusaha;

Denah bangunan dapur;

Surat penunjukan tenaga sanitarian atau tenaga yang memiliki pengetahuan higiene sanitasi sebagai penanggung jawab jasaboga;

Fotokopi ijazah tenaga sanitarian atau sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi;

Fotokopi sertifikat kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan paling sedikit 1 (satu) orang;

Surat Penyataan Kesediaan memenuhi persyaratan teknis meliputi persyaratan bangunan, peralatan, ketenagaan, dan bahan makanan sesuai dengan jenis golongan jasaboga bermaterai;

Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB;

Pasphoto pemohon warna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lbr.

3. Sentra Makanan Jajanan :

Fotokopi Surat Penunjukan Pengelola Sentra Makanan Jajanan sebagai Penanggung jawab;

Fotokopi KTP Pengelola Sentra Makanan Jajanan;

Surat Pernyataan Kesediaan Mengawasi Pedagang Makanan Jajanan agar memenuhi persyaratan hygiene sanitasi makanan;

Data Kelompok Pedagang Makanan Jajanan;

Pasphoto pemohon warna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lbr.

4. Toko/Depot Air Minum Isi Ulang :

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;

Fotokopi KTP Pemohon;

Fotokopi SITU/IG, SIUP, TDP masing-masing 1 (satu) lembar;

Surat Keterangan Sehat bagi Pengelola/ Penanggungjawab;

Surat Penyataan Kesediaan memenuhi persyaratan teknis Hygiene Sanitasi Minuman bermaterai Rp. 6.000,-;

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi;

Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB;

Pasphoto pemohon warna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lbr.

5. Makanan dan Minuman Kemasan :

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;

Fotokopi KTP Pemohon;

Fotokopi SITU/IG, SIUP, TDP masing-masing 1 (satu) lembar;

Fotokopi sertifikat pelatihan/ kursus hygiene sanitasi bagi penanggung jawab;

Surat penunjukan tenaga sanitarian atau tenaga yang memiliki pengetahuan hygiene sanitasi sebagai penanggung jawab;

Fotokopi ijazah tenaga sanitarian atau sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi;

Fotokopi sertifikat kursus hygiene sanitasi bagi penjamah makanan paling sedikit 1 (satu) orang;

Surat Penyataan Kesediaan memenuhi persyaratan teknis meliputi persyaratan bangunan, peralatan, ketenagaan, dan bahan makanan sesuai dengan jenis golongan jasaboga bermaterai;

Surat Penyataan Kesediaan Mencantumkan Tanda atau Label sesuai ketentuan perundang-undangan bermaterai Rp. 6.000,-;

Surat Penyataan Kesediaan Mengurus Sertifikat Produksi Pangan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan atau Dinas Kesehatan setempat;

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi;

Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB;

Pasphoto pemohon warna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lbr.

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

Foto copy NPWP;

Fotokopi akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan;

pasphoto pemohon warna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

foto copy Sertifikat Hak Milik atau atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun.

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi Akta Pendirian BUJK 1 (satu) lembar;

fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah dilegalisir oleh lembaganya 1 (satu) lembar;

fotokopi NPWP 1 (satu) lembar;

fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilegalisir oleh Lembaganya 1 (satu) lembar;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

Fotokopi TDP

Surat Keterangan PJBU

Surat pernytaan bukan PNS oleh Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) dan Penanggungjawab Teknis (PJT)

Neraca Perusahaan 1(satu) Tahun Terakhir

Data Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Data Susunan Pengurus Perusahaan

Syarat - Syarat :

Download

surat permohonan dengan bermaterai cukup.

proposal yang memuat : Profil pemohon, jenis kegiatan, besar investasi, jumlah tenaga kerja, tahapan pelaksanaan, peta lokasi tanah yang dimohon.

persyaratan administarsi terdiri dari: a). identitas pemohon (KTP); b). tanda daftar perusahaan; c). akta pendirian perusahaan; d). NPWP; e). izin prinsip.

persyaratan teknis terdiri dari: a). kebutuhan ruang (lahan dan bangunan/lantai); b). denah dan peta lokasi tanah yang dimohon (skala 1 : 25.000 atau lebih besar).

studi kelayakan/Feasibility Study (FS).

pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Syarat - Syarat :

Download

Surat permohonan bermaterai Rp 6.000,- ;

Rekomendasi dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL;

dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan berisi akta pendirian perusahaan untuk Usaha dan/atau Kegiatan milik swasta, sedangkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan milik Instansi Pemerintah Daerah antara lain berupa hukum pembentukan lembaga pemerintah tersebut.

profil usaha dan/atau kegiatan; a. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; b. nama usaha dan/atau kegiatan; c. alamat usaha dan/atau kegiatan; d. bidang usaha dan/atau kegiatan; e. lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Surat Pernyataan telah menyediaan dana Jaminan Lingkungan dangan melampirkan fotokopi buku rekening/ deposito

Syarat - Syarat :

Download

Fungsi Hunian meliputi :

Fotokopy KTP pemohon;

Fotokopy surat bukti hak atas tanah (Sertifikat/Akta Jual Beli/Bukti lain yang sah);

Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan dilakukan oleh bukan pemilik bangunan;

Fotokopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir;

Rekomendasi Camat (apabila tanah belum memliki sertifikat);

Dokumen rencana teknis bangunan gedung dan atau gambar rencana bangunan lengkap.

Keagamaan Meliputi :

Fotokopy KTP pemohon;

Fotokopy Akta Pendirian Perusahaan (dilampirkan bagi yang berbadan hukum);

Fotokopy surat bukti hak atas tanah (Sertifikat/Akta Jual Beli/Bukti lain yang sah);

Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten;

Rekomendasi Camat (apabila tanah belum memliki sertipikat);

Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga

Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan dilakukan oleh bukan pemilik bangunan;

Fotokopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir;

Rencana Teknis Keselamatan Kerja;

Dokumen rencana teknis bangunan gedung dan atau gambar rencana bangunan lengkap.

Fungsi Usaha dan Perumahan meliputi :

Fotokopy KTP pemohon;

Fotokopy Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum);

Fotokopy surat bukti hak atas tanah (Sertifikat/Akta Jual Beli/Bukti lain yang sah);

Rekomendasi Camat (apabila tanah belum memiliki sertifikat);

Surat Izin Lokasi bagi bangunan gedung yang menempati luas tanah 5000m2 (lima ribu meter persegi) atau lebih;

Surat keterangan pemanfaatan lahan bagi bangunan gedung yang didirikan di atas tanah milik orang lain diketahui Kepala Desa/Lurah;

Izin Lingkungan (bila diperlukan);

Izin Prinsip (bila diperlukan);

Surat Kuasa bagi pengurusan izin tidak diurus sendiri dengan melampirkan fotocopy KTP;

Fotokopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir;

Rencana Teknis Manajemen Bencana (apabila dibutuhkan sesuai pertimbangan Tim teknis);

Rencana Teknis Keselamatan Kerja (apabila dibutuhkan sesuai pertimbangan Tim teknis);

Dokumen rencana teknis bangunan gedung dan atau gambar rencana bangun

Sosial dan Budaya meliputi :

Fotokopy KTP pemohon;

Fotokopy Akta Pendirian Perusahaan (dilampirkan bagi yang berbadan hukum);

Fotokopy surat bukti hak atas tanah (Sertifikat/Akta Jual Beli/Bukti lain yang sah);

Izin Lokasi bagi bangunan gedung yang menempati luas tanah 5000 m2 (lima ribu meter persegi) atau lebih;

Surat keterangan pemanfaatan lahan bagi bangunan gedung yang didirikan di atas tanah milik orang lain diketahui Kepala Desa/Lurah;

Izin Lingkungan (bila diperlukan);

Izin Prinsip (bila diperlukan);

Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga;

Surat Kuasa bagi pengurusan izin tidak diurus sendiri dengan melampirkan fotocopy KTP;

Fotokopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir;

Rencana Teknis Manajemen Bencana (apabila dibutuhkan sesuai pertimbangan Tim teknis);

Rencana Teknis Keselamatan Kerja (apabila dibutuhkan sesuai pertimbangan Tim teknis);

Dokumen rencana teknis bangunan gedung dan atau gambar rencana bangunan lengkap.

Fungsi Khusus meliputi :

Fotokopy KTP pemohon;

Fotokopy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum);

Fotokopy surat bukti hak atas tanah (Sertifikat/Akta Jual Beli/Bukti lain yang sah) ;

Izin Lokasi bagi bangunan gedung yang menempati luas tanah 5000 m2 (lima ribu meter persegi) atau lebih;

Surat keterangan pemanfaatan lahan bagi bangunan gedung yang didirikan di atas tanah milik orang lain diketahui Kepala Desa/Lurah;

IzinLingkungan (bila diperlukan);

Izin Prinsip (bila diperlukan);

Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga;

Surat Kuasa bagi pengurusan izin tidak diurus sendiri dengan melampirkan fotocopy KTP;

Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir;

Rencana Teknis Manajemen Bencana (apabila dibutuhkan sesuai pertimbangan Tim teknis);

Rencana Teknis Keselamatan Kerja (apabila dibutuhkan sesuai pertimbangan Tim teknis);

Dokumen rencana teknis bangunan gedung dan atau gambar rencana bangunan lengkap.

Syarat - Syarat :

Download

Fotoocopy KTP Pemohon yang masih berlaku 1 (satu) lembar;

Fotocopy NPWP Pemohon dan/atau Perusahaan 1 (satu) lembar;

Rekomendasi dari Camat apabila reklame diselenggarakan di atas tanah milik pemerintah dan untuk menentukan titik reklame yang sesuai dengan pemasangan reklame;

Surat Keterangan Persetujuan dari Pemilik Tanah yang diketahui Camat untuk penyelenggaraan reklame di atas tanah milik masyarakat;

Pemasangan Reklame dari luar daerah harus memberikan uang jaminan pembongkaran sebesar yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pemasangan Reklame;

Surat Pernyataan sanggup mengganti rugi apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain untuk jenis pemasangan reklame, bermeterai Rp. 6.000,-;

Pasphoto warna pemohon/penanggung jawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Syarat - Syarat :

Download

Izin LPK Swasta baru :

fotokopi KTP Penanggungjawab 1 (satu) lembar;

fotokopi akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagian badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang 1 (satu) lembar;

fotokopi NPWP Perusahaan 1 (satu) lembar;

fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebanyak 1 (satu) lembar;

profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK, yang tercantum dalam akta antara yang sekurang-kurangnya memuat : a. struktur organisasi dan uraian tugas; b. daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan; c. program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun; d. program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi yang akan dilaksanakan; e. kapasitas pelatihan pertahun; f. daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang dilaksanakan.

pasfoto warna penanggung jawab uk. 4x6 cm sebanyak 2 lembar.

Perubahan penanggung jawab LPK Swasta sebagai berikut:

fotokopi Izin LPK yang masih berlaku;

fotokopi akta perubahan dan keputusan pengesahan perubahan dari instansi yang berwenang;

pasfoto warna penanggung jawab dengan uk. 4x6 cm 2 lembar.

Perubahan alamat LPK sebagai berikut:

fotokopi Izin LPK yang masih berlaku;

fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang;

pasfoto warna penanggung jawab dengan uk. 4x6 cm 2 lembar.

Penambahan program pelatihan kerja sebagai berikut:

fotokopi Izin LPK yang masih berlaku;

realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja;

daftar tambahan program pelatihan kerja berbasis kompetensi;

daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan;

fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan;

pasfoto warna penanggung jawab dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Syarat - Syarat :

Download

Tanda Daftar LPK Pemerintah sebagai berikut :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala LPK Pemerintah 1 (satu) lembar

Profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK Pemerintah, yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Struktur organisasi dan uraian tugas; 2) Program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi yang akan dilaksanakan; 3) Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun; 4) Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan; 5) Kapasitas pelatihan pertahun.

Tanda Daftar LPK Perusahaan sebagai berikut :

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala LPK Perusahaan 1 (satu) lembar;

fotokopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 1 (satu) lembar;

fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasana pelatihan kerja;

profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK, yang tercantum dalam akta antara yang sekurang-kurangnya memuat : 1) struktur organisasi dan uraian tugas; 2) program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan/dilaksanakan; 3) program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun; 4) daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan; 5) kapasitas pelatihan pertahun; 6) pasfoto warna Kepala LPK Perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Syarat - Syarat :

Download

fotocopi KTP Penanggungjawab 1 (satu) lembar;

fotocopy NPWP Penyelenggara(badan hukum) 1 (satu) lembar;

pasphoto warna penanggungjawab ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar.

surat keterangan domisili perusahaan;

pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) kendaraan bermotor;

pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Syarat - Syarat :

Download

fotocopi KTP Penanggungjawab 1 (satu) lembar;

fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penyelenggara (badan hukum) 1 (satu) lembar;

pasphoto warna penanggungjawab ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar.

Surat Keterangan sebagai Penanggungjawab;

Foto copy alas hak tanah/ sewa menyewa;

surat keterangan domisili perusahaan;

pernyataan tertulis sanggup memilik paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan kelaikan kapal.

Syarat - Syarat :

Download

Izin Usaha Angkutan Umum;

Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;

memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan; (dibuktikan dengan Buku Uji Kendaraan);

Surat Keterangan kepemilikan dan penguasaan fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor;

Gambar lokasi dan bangunan;

Surat Perjanjian Kerjasama dengan penyedia fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;

Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;

surat pertimbangan dari Kepala Dinas.

Persyaratan Teknis : 1. pada trayek yang akan dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam daerah kabupaten; 2. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu

Syarat - Syarat :

Download

memiliki Izin Usaha Angkutan;

memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan;

memiliki tenaga ahli dibidang angkutan sungai dan danau

surat pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan.

Syarat - Syarat :

Download

fotocopi KTP Penanggungjawab 1 (satu) lembar;

fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penyelenggara (badan hukum) 1 (satu) lembar;

pasphoto warna penanggungjawab ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar.

surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Angkutan;

pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) kendaraan becak bermotor;

pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan becak bermotor

gambar denah lokasi penyimpanan kendaraan becak bermotor;

surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.

Persyaratan Teknis : 1. pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk menambah jumlah kendaraan; 2. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi;

fotokopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus;

daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta Fotokopi KTP pengurus, pengawas;

Fotokopi nomor rekening atas nama koperasi;

Rencana dan program kerja selama 2 (dua) tahun.

pasfoto berwarna Ketua Koperasi ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Syarat - Syarat :

Download

Surat pernyataan lokasi/alamat kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang akan dibuka;

fotokopi anggaran dasar/perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

modal kerja untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu dibuktikan dengan fotokopi rekening buku tabungan di Bank Pemerintah;

fotokopi hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat dari instansi yang membidangi koperasi;

daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya;

neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;

rencana kerja kantor cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;

pasfoto berwarna Ketua Koperasi uk. 4x6 cm sebanyak 2 lembar.

daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang atau kantor cabang pembantu serta fotokopi KTP;

fotokopi sertifikat standar kompetensi calon kepala cabang.

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi surat izin kantor cabang dan kantor cabang pembantu;

Nama calon kepala kantor kas

Syarat - Syarat :

Download

A. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) untuk pasar rakyat yang berdiri sendiri :

fotokopi Surat Izin Prinsip;

fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ IG;

hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;

fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;

fotokopi KTP pemilik/ penanggung jawab perusahaan;

fotokopi NPWP perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotokopi NPWP pemilik/penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;

pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

B. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) untuk pasar rakyat yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, melampirkan persyaratan sebagai berikut:

IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya;

fotokopi Surat Izin Prinsip Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat;

fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat;

fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pusat Perbelenjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat;

fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ IG pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat;

hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;

fotokopi sertifikat tanah;

fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;

fotokopi KTP pemilik/ penanggung jawab perusahaan;

fotokopi NPWP perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotokopi NPWP pemilik/penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;

pasphoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi Surat Izin Prinsip;

fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/IG;

hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;

fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan;

fotokopi NPWP perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotokopi NPWP pemilik/penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;

pasphoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;

surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ IG pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;

Syarat - Syarat :

Download

A. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) selain Minimarket, melampirkan persyaratan antara lain :

fotokopi Izin Prinsip;

fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ IG;

hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;

fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/ penanggung jawab perusahaan;

fotokopi NPWP perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotokopi NPWP pemilik/ penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;

pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;

surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

B. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, melampirkan persyaratan antara lain:

fotokopi Izin Prinsip;

fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ IG;

fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/ penanggung jawab perusahaan;

fotokopi NPWP perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotokopi NPWP pemilik/penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;

pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;

surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

C. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain, melampirkan persyaratan antara lain:

fotokopi Izin Prinsip Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;

fotokopi IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;

fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;

fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;

hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;

fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/ penanggung jawab perusahaan;

fotokopi NPWP perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotokopi NPWP pemilik/penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;

pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 12. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;

rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/ Penanggungjawab 1 (satu) lembar;

fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/IG 1 (satu) lembar;

fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon/ Penanggungjawab 1 (satu) lembar;

fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan Perusahaan apabila berbentuk Badan Hukum atau Badan Usaha (PT, CV, Firma dan Koperasi) 1 (satu) lembar;

fotokopi perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang (jika subyek pemilik dan pemakai gudang berbeda) 1 (satu) lembar.

phasfoto berwarna Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 4x6 cm 2 (dua) lembar.

Syarat - Syarat :

Download

STPW penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri:

pasfoto Pemohon ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;

fotokopi Izin Teknis;

fotokopi prospektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba;

fotokopi Perjanjian Waralaba;

fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

fotokopi STPW Pemberi Waralaba;

fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;

fotokopi tanda bukti pendaftaran HKI;

fotokopi NPWP Pemohon/ Perusahaan sebanyak 1 (satu) lembar;

fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.

STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri:

pasfoto Pemohon ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;

fotokopi Izin Teknis;

fotokopi prospektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba;

fotokopi Perjanjian Waralaba;

fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

fotokopi STPW Pemberi Waralaba;

fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;

fotokopi tanda bukti pendaftaran HKI;

fotokopi NPWP Pemohon/ Perusahaan sebanyak 1 (satu) lembar;

fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.

STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri:

pasfoto ukuran Pemohon 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;

fotokopi Izin Teknis;

fotokopi prospektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba;

fotokopi Perjanjian Waralaba;

fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

fotokopi STPW Pemberi Waralaba;

fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;

fotokopi tanda bukti pendaftaran HKI;

fotokopi NPWP Pemohon/ Perusahaan sebanyak 1 (satu) lembar;

fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);

surat penunjukkan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;

fotokopi SITU/IG;

fotokopi tanda daftar perusahaan;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab perusahaan;

pasfoto penanggungjawab perusahaan ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;

fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

Syarat - Syarat :

Download

Permohonan Baru :

fotokopi KTP direksi dan dewan komisaris:

pasfoto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar

fotokopi NPWP

fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

surat keterangan domisili perusahaan

Izin Lingkungan (Dokumen UKL/UPL serta dan atau AMDAL) bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran atau SPPL.

Izin Lokasi sesuai ketentuan.

Izin Prinsip (apabila belum memiliki izin prinsip)

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;

pasfoto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;

fotokopi akte pendirian perusahaan dari kementerian yang membidangi hukum dan hak azasi manusia;

Izin Prinsip;

Izin Lokasi;

Izin Lingkungan;

Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

fotokopi tanda bukti lunas pembayaran PBB;

fotokopi bukti pembelian tanah sesuai izin lokasi;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;

laporan kondisi lapangan untuk dapat dioperasikan;

fotokopi tata tertib kawasan industri;

fotokopi susunan pengurus/pengelola kawasan industry

Syarat - Syarat :

Download

Persyaratan permohonan baru :

fotokopi KTP/ Paspor dan KITAS pemohon

pasfoto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar

fotokopi akta pendirian usaha atau perusahaan dan perubahannya (bagi PT akta pendirian disahkan oleh pejabat yang berwenang)

fotokopi NPWP

fotokopi lunas PBB tahun berjalan

surat pernyataan pembukaan cabang dan juga surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat (bagi perusahaan pusat yang berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan)

dokumen rencana perluasan industri

denah lokasi

fotokopi dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan), atau UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan), atau SPPL (Surat Pengelolaan Lingkungan)

Surat kuasa untuk yang permohonannya diwakilkan.

Persyaratan penggantian :

fotokopi KTP/ Paspor dan KITAS pemohon

pasfoto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar

fotokopi surat kehilangan dari kepolisian (bagi yang surat izinnya hilang) 5. surat izin yang telah rusak (bagi yang surat izinnya rusak)

fotokopi TDI, IUI atau IPI lama (jika ada)

surat kuasa untuk yang permohonannya diwakilkan.

Persyaratan Perubahan :

fotokopi KTP atau Paspor dan KITAS pemohon;

pasfoto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;

surat izin yang akan di ubah;

data lain sebagai pendukung perubahan;

surat kuasa untuk yang permohonannya diwakilkan.

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi KTP/ Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;

Pasfoto Warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;

fotokopi akte pendirian perusahaan dari kementerian yang membidangi hukum dan hak azasi manusia;

fotokopi IUKI;

jadwal/target penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana penunjang yang ada dalam kawasan industri dan sarana penunjang eksternal;

dokumen rencana perluasan kawasan;

Izin Lokasi perluasan;

Izin Lingkungan atas kawasan industri perluasan;

Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

fotokopi tanda bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

fotokopi Surat Pelepasan Hak (SPH) atau sertifikat;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;

fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;

phas foto berwarna Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan/Perorangan;

fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata;

Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha Pemandian Air Panas yang memiliki restoran/rumah makan/kafe;

Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha pemandian air panas alami yang tidak memiliki restoran/rumah makan/kafe;

Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu :

a) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;

b) Izin Gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Gangguan;

c) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil);

d) Izin Lingkungan untuk usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan;

e) surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen.

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;

Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;

phas foto berwarna Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

NPWP Perusahaan/Perorangan;

Fotokopi bukti hak atas tanah;

Fotokopi bukti hak pengelolaan dari kawasan pariwisata;

Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :

a) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;

b) Izin Gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Gangguan;

c) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil);

d) Izin Lingkungan untuk usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;

Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;

phasfoto berwarna Pemilik atau Penanggungjawab uk 4x6 cm 2 lbr;

NPWP Perusahaan/Perorangan;

Fotokopi izin teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

a) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;

b) Izin Gangguan (khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Gangguan);

c) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil);

d) Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan)

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir ;

Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;

phasfoto berwarna Pemilik atau Penanggungjawab uk 4x6 cm 2 lbr;

NPWP Perusahaan/Perorangan;

Fotokopi bukti hak atas tanah;

Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :

a) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;

b) Izin Gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Gangguan;

c) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil);

d) Izin Lingkungan ( usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan);

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;

Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;

NPWP Perusahaan/Perorangan;

Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus

Sertifikat Laik Sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, dikecualikan untuk usaha Bar/Rumah Minum dan Pusat Penjualan Makanan;

Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : a) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha; b) Izin Gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Gangguan; c) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); d) Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;

Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;

NPWP Perusahaan/Perorangan;

Fotokopi bukti hak atas tanah;

Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha jasa penyediaan akomodasi yang memiliki restoran/rumah makan/kafe, dikecualikan untuk usaha jasa manajemen hotel ;

Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha jasa penyediaan akomodasi yang tidak memiliki restoran/rumah makan/kafe, dikecualikan untuk usaha jasa manajemen hotel;

Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : a) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha; b) rekomendasi/keterangan dari instansi yang berwenang (khusus untuk usaha Apartemen Servis); c) Izin Gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Gangguan; d) SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); e) Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;

Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;

NPWP Perusahaan/Perorangan;

Fotokopi bukti hak atas tanah;

Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus STPT bagi terapis pemijat rumah pijat dari instansi terkait, paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan (untuk usaha rumah pijat);

Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha gelanggang renang, taman rekreasi dan taman bertema apabila produk utamanya menggunakan air;

Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : a) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha; b) Izin Gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Gangguan; c) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); d) Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;

NPWP Perusahaan/Perorangan;

Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : a) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha; b) Izin Gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Gangguan; c) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); d) Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;

NPWP Perusahaan/Perorangan;

Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : a) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha; b) Izin Gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Gangguan; c) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); d) Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;

Fotokopi Sertifikasi Keahlian (SKA)

Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;

NPWP Perusahaan/Perorangan;

Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : a) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha; b) Izin Gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Gangguan; c) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan d) Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;

NPWP Perusahaan/Perorangan;

Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : a) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha; b) Izin Gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Gangguan; c) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); d) Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;

NPWP Perusahaan/Perorangan;

Fotokopi bukti hak atas tanah;

Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan;

Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : a) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha; b) Izin Gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Gangguan; c) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (khusus usaha mikro dan kecil); d) Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;

NPWP Perusahaan/Perorangan;

Fotokopi bukti hak atas tanah;

Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan;

Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Rekomendasi penggunaan alat kesehatan dari instansi terkait (untuk usaha spa, bila menggunakan), paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan;

Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus STPT bagi terapis spa dari instansi terkait, paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan;

Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : a) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha; b) Izin Gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Gangguan; c) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); d) Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.

Syarat - Syarat :

Download

Kriteria : a. Pembenihan, luas lahannya diatas 0,75 ha dan b. Pembesaran, luas lahannya diatas 2 ha.

Permohonan Baru :

fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

pasfoto ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar;

fotokopi Akte Pendirian bagi korporasi dengan menunjukkan aslinya;

Izin Lokasi;

Izin Lingkungan;

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan;

Persyaratan Teknis Rencana Kegiatan usaha Perikanan Pembenihan meliputi : b. rencana kegiatan usaha; c. rencana tahapan kegiatan; d. rencana teknologi yang digunakan; e. sarana usaha yang dimiliki; f. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; g. rencana pembiayaan.

Perubahan SIUP :

fotokopi SIUP yang akan diubah;

jenis perubahan IUP yang diminta;

pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dan spesimen tanda tangan, untuk perubahan penanggungjawab korporasi

surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Perpanjangan SIUP :

SIUP yang akan diregistrasi ulang;

surat pernyataan bermaterai cukup dari pemiliki/ penanggungjawab korporasi yang menyatakan : a. Usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan dalam SIUP dan b. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Syarat - Syarat :

Download

Kriteria : a. Pembenihan, luas lahannya diatas 0,75 ha dan b. Pembesaran, luas lahannya diatas 2 ha.

Permohonan Baru :

fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

pasfoto ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar;

fotokopi Akte Pendirian bagi korporasi dengan menunjukkan aslinya;

Izin Lokasi;

Izin Lingkungan;

Izin mendirikan bangunan (IMB)

surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan;

Persyaratan Teknis Rencana Kegiatan usaha Perikanan Pembesaran meliputi : a. rencana kegiatan usaha; b. rencana tahapan kegiatan; c. rencana teknologi yang digunakan; d. sarana usaha yang dimiliki; e. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; f. rencana pembiayaan.

Perubahan SIUP :

fotokopi SIUP yang akan diubah;

jenis perubahan SIUP yang diminta;

pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dan spesimen tanda tangan, untuk perubahan penanggungjawab korporasi

surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Perpanjangan SIUP :

SIUP yang akan diregistrasi ulang;

surat pernyataan bermaterai cukup dari pemiliki/ penanggungjawab korporasi yang menyatakan : a. Usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan dalam SIUP dan b. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Syarat - Syarat :

Download

Kriteria : a. Pembenihan, luas lahannya diatas 0,75 ha dan b. Pembesaran, luas lahannya diatas 2 ha.

Permohonan Baru :

fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

pasfoto ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar;

fotokopi Akte Pendirian bagi korporasi dengan menunjukkan aslinya;

Izin Lokasi;

Izin Lingkungan;

Izin mendirikan bangunan (IMB)

Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan;

Persyaratan Teknis Rencana Kegiatan Usaha Perikanan Pembenihan dan Pembesaran meliputi : b. Rencana kegiatan usaha; c. Rencana tahapan kegiatan; d. Rencana teknologi yang digunakan; e. Sarana usaha yang dimiliki; f. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; g. Rencana pembiayaan.

Perubahan SIUP :

fotokopi SIUP yang akan diubah;

jenis perubahan SIUP yang diminta;

pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dan spesimen tanda tangan, untuk perubahan penanggungjawab korporasi

surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Perpanjangan SIUP :

SIUP yang akan diregistrasi ulang;

surat pernyataan bermaterai cukup dari pemiliki/ penanggungjawab korporasi yang menyatakan : a. Usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan dalam SIUP dan b. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Syarat - Syarat :

Download

Kriteria : 1. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar : a. Pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau b. Pembesaran, tidak lebih dari 2 ha 2. Usaha Pembudidayaan ikan di air payau : a. Pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau b. Pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.

Permohonan Baru TPUPI :

fotokopi KTP

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

surat pernyataan bermaterai cukup dengan menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan.

Perubahan TPUPI :

Fotokopi TPUPI;

Jenis perubahan yang diminta

Perpanjangan TPUPI :

Fotokopi TPUPI yang diperpanjang;

Surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak terdapat perubahan kepemilikan.

Syarat - Syarat :

Download

rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

fotokopi Ijazah Dokter Hewan;

Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi Profesi Dokter Hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;

fotokopi STR (Surat Tanda Registrasi) yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh PDHI;

surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;

surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter Hewan yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;

surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);

surat Pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah Dokter Hewan;

pasfoto Pemohon/Pemilik ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Syarat - Syarat :

Download

rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

fotokopi Ijazah Dokter Hewan;

sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi Dokter Hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;

fotokopi STR (Surat Tanda Registrasi) yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh PDHI;

surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;

surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter Hewan yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;

surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);

surat Pernyataan mematuhi etika, kode etik dan Sumpah Dokter Hewan,

pasfoto Pemohon/Pemilik ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Syarat - Syarat :

Download

ijazah Dokter Hewan;

surat Rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia;

sertifikasi Kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi Kedokteran Hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;

Akte Pendirian Badan Usaha;

Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Foto Copy KTP Pemohon;

Surat Keterangan Sehat;

surat Keterangan memenuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan;

pasfoto Pemohon ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

surat Persetujuan Upaya Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau SPPL;

Akta Pendirian untuk yang berbadan hukum

rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia melalui Pengurus Daerah setempat;

pasfoto Ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Fotokopi Akte Pendirian;

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Izin Lingkungan;

Pas Photo Pemohon ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Persyaratan Teknis

Persyaratan lokasi

Persyaratan sarana pendukung

Persyaratan Tata Letak, desain dan konstruksi

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

pasfoto Pemohon ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Persyaratan Teknis meliputi : 1. lokasi; 2. sarana pendukung; 3. konstruksi dasar dan desain bangunan; dan 4. peralatan.

Syarat - Syarat :

Download

Permohonan perorangan :

Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Kartu Keluarga (KK);

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

pasfoto ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar;

Permohonan Badan Usaha :

akta pendirian untuk yang berbadan hukum

akta perubahan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham jika Akta Pendirian mengalami perubahan;

Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha;

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

hasil pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);

proposal teknis yang dilengkapi dengan jumlah dan sarana yang digunakan, Daftar Rencana Asal Daging.

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;

akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya yang terakhir;

nomor pokok wajib pajak;

surat keterangan domisili;

kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/ Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten;

rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan Provinsi dari Gubernur;

izin lokasi yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;

rencana kerja pembangunan unit usaha proses produksi tanaman pangan;

izin lingkungan;

pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;

pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha;

perjanjian kemitraan atau pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Syarat - Syarat :

Download

Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;

akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya yang terakhir;

nomor pokok wajib pajak;

surat keterangan domisili;

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Izin Usaha Industri (IUI);

kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/ Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten;

rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan Provinsi dari Gubernur;

10.izin lokasi yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;

izin lokasi yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;

jaminan pasokan bahan baku oleh pemasok bahan baku diketahui oleh Kepala Dinas;

rencana kerja pembangunan unit penanganan pasca panen;

izin Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;

pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha;

perjanjian kemitraan atau pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan

Syarat - Syarat :

Download

Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;

akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya yang terakhir;

nomor pokok wajib pajak;

surat keterangan domisili;

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Izin Usaha Industri (IUI);

kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/ Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten;

rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan Provinsi dari Gubernur;

izin lokasi yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;

jaminan pasokan bahan baku oleh pemasok bahan baku diketahui oleh Kepala Dinas;

rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan dan penanganan pasca panen;

izin Lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;

pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha;

perjanjian kemitraan atau pernyamelakukan kemitraan;

rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan.

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;

akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya yang terakhir bagi badan usaha;

nomor pokok wajib pajak;

surat keterangan domisili;

rencana kerja pembangunan unit usaha proses produksi tanaman pangan;

pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;

Syarat - Syarat :

Download

akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya yang terakhir bagi badan usaha;

nomor pokok wajib pajak (NPWP);

surat keterangan domisili;

jaminan pasokan bahan baku oleh pemasok bahan baku diketahui oleh Kepala Dinas;

rencana kerja pembangunan unit penanganan pasca panen;

pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian.

Syarat - Syarat :

Download

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;

akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya yang terakhir bagi badan usaha;

nomor pokok wajib pajak;

surat keterangan domisili;

jaminan pasokan bahan baku oleh pemasok bahan baku diketahui oleh Kepala Dinas;

rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan dan penanganan pasca panen;

pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian.

Syarat - Syarat :

Download

Fotocopy KTP

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dilegalisir pejabat berwenang

Surat persetujuan dari atasan langsung bagi apoteker yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu

Rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) setempat

Surat Pernyataan memiliki tempat praktik

Pas photo berwarna uk. 4x6 cm 2 lembar

Fotokopi Izin Praktik Apoteker 1

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 (satu) lembar;

fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dilegalisir pejabat berwenang

Surat persetujuan dari atasan langsung bagi apoteker yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu

Rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) setempat

Surat Pernyataan memiliki tempat praktik

Pas photo berwarna uk. 4x6 cm 2 lembar

Fotokopi Izin Praktik Apoteker 1

Fotokopi Izin Praktik Apoteker 2

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI

Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya

Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;

Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik;

Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm 2 (dua) lembar;

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI

Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI

Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya

Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;

Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik;

Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm 2 (dua) lembar;

Fotokopi Izin Praktik 1;

Syarat - Syarat :

Download

Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI

Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya

Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;

Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik;

Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm 2 (dua) lembar;

Fotokopi izin Praktik Dokter Pertama dan Kedua;

Tracking Berkas
Pengecekan Izin
Daftar Download
Showing 1-10 of 22 items.
#TahunPeraturan
12017Peraturan BupatiDownload
22017Peraturan BupatiDownload
32017Peraturan BupatiDownload
42017Peraturan BupatiDownload
52017Peraturan BupatiDownload
62017Peraturan BupatiDownload
72017Peraturan BupatiDownload
82017Peraturan BupatiDownload
92017Peraturan BupatiDownload
102017Peraturan BupatiDownload